Pencarian Berita

Kendal | Tribunterkini- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, Rabu (26/2/2020).

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak ANRI pada tahun 2019 kepada seluruh Lembaga Pemerintah di seluruh Indonesia, mendapati 103 penerima penghargaan dari berbagai bidang, diantaranya kementerian Pemerintah Provinsi Lembaga Pemerintah Non kementerian dan pemerintah Kabupaten/Kota

Dari 103 penerima penghargaan, Kabupaten Kendal masuk dalam Kategori A “Memuaskan, “Dengan nilai 84,01, Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019, oleh ANRI atau menduduki peringkat ke 28 dari seluruh penilaian Se Indonesia.

Penyerahan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala ANRI M. Taufik di Solo kepada Bupati Kendal dr. Mirna Annisa, M.Si.

Menpan RB Tjahjo Kumolo, sendiri, menyampaikan jika Arsip merupakan perihal yang penting, hal itu disampaikan lantaran peran Arsip bukan hanya sekedar data melainkan dapat menjadi aset yang harus dijaga.

"Arsip adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan terutama menyangkut Aset - Aset daerah dan hal itu jangan sampai hilang, akan terlihat buruk bila aset daerah ada namun dokumen arsip sampai hilang", jelasnya Menpan RB.

Bupati Kendal dr. Mirna Annisa, M.Si mengatakan predikat memuaskan dengan nilai tersebut merupakan capaian luar biasa yang telah diperoleh, terlebih kendal masuk peringkat ke 28 dan itu masuk cakupan seluruh Indonesia.

Alhamdulillah kita masuk dalam Kategori A atau memuaskan, semua itu tentu berkat kinerja teman - teman, ASN, saya harap ini dapat menjadi pemicu untuk kita terus mengembangkan terutama adanya inovasi yang dapat dikembangkan.

Dengan nilai 84,01 kabupaten memiliki selisih dua poin dari Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T dengan nilai 86,34.

Sedangkan terkait penilaian yang dilakukan terdapat beberapa aspek diantaranya kebijakan kearsipan program kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan Arsip termasuk sarana dan prasarana kearsipan, pungkasnya (Pwt).

(Jakarta/ruben)